1. SKPT Lampiran Permohonan Hak Atas Tanah:

>>> Sebagai lampiran untuk permohonan hak atas tanah, di samping SU (Surat Ukur) atas tanah yang dimohon, diperlukan juga SKPT yang menerangkan tentang data yuridis dan data fisik atas tanah yang bersangkutan.
SKPT ini bukan surat bukti kepemilikan sesuatu hak atas tanah oleh seseorang atau badan hukum. SKPT ini hanya menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan bidang tanah dimaksud terutama yang tercatat dalam dokumen atau riwayat yang ada di Kantor Pertanahan setempat.

2. SKPT untuk Keperluan Lelang:

>>> Sebelum pelaksanaan lelang atas tanah hak, baik dalam rangka lelang eksekusi maupun lelang non-eksekusi, maka Kepala Kantor Lelang meminta keterangan mengenai bidang tanah atau satuan rumah susun yang akan dilelang tersebut.

3. Informasi:

>>> Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap sesuatu hak atas tanah atau satuan rumah susun dapat meminta keterangan mengenai bidang tanah atau satuan rumah susun tersebut untuk keperluan informasi.

SKPT bukanlah surat tanda bukti pemilikan hak atas tanah.

Masa berlaku SKPT hanya dalam hitungan jam, hari, minggu, bulan, namun dapat juga dalam hitungan tahun.
Artinya,
Pada hari ini jam 09.00 atas suatu bidang tanah hak diterbitkan SKPT, tetapi pada jam 09.45 hari itu juga terjadi jual beli atas tanah yang bersangkutan di hadapan PPAT. Tentu saja SKPT tersebut secara material sudah tidak berlaku lagi karena data atau informasi yang tertera di atasnya sudah tidak benar lagi, meskipun secara formal jual beli tersebut belum didaftar ( dibalik-nama) di Kantor Pertanahan setempat.