Make your own free website on Tripod.com
tanahkoe.tripod.com
Land Use and Land Ownership Management: Pengaturan Penggunaan dan Penguasaan Tanah

Home

About Us
Land Topics Catalog Page: Halaman Katalog Topik Pertanahan
Land Titles and Ownerships: Hak atas Tanah dan Pemilikan Tanah
Land Use and Land Ownership Management: Pengaturan Penggunaan dan Penguasaan Tanah
Land Registration (Cadastre): Pendaftaran Tanah (Kadaster)
Pengukuran dan SU
Konversi dan SK Pemberian Hak
Peralihan Hak
Pembebanan Hak
SKPT
Land Surveying and Mapping: Pengukuran dan Pemetaan Tanah
Land Information Systems: Sistem Informasi Pertanahan
Special Page: Non Indonesian Citizen to Land
News and Events: Berita dan Peristiwa
Topik Baru dan Aktual: New and Actual Topics
Contact Us

Red Rose, Growing

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah RI sebagai karunia Tuhan YME adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional

tanah1.jpg

>>> Semua Hak atas Tanah mempunyai fungsi sosial;

>>> Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melebihi batas tidak diperkenankan. Pemerintah menetapkan luas maksimum dan/atau minimum tanah yang dapat dipunyai oleh suatu keluarga atau badan hukum.
Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum tersebut diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkannya;

>>> Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan;

>>> Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah;

tanah1.jpg

Tanah Guntai (Absentee)
Redistribusi Tanah
Konsolidasi Tanah
Ijin Lokasi

Knight Chess Piece, Spinning

Tanah Guntai (Absentee):

Tanah absentee adalah tanah pertanian yang dimiliki oleh orang perorangan dan keluarga di mana letak tanah pertanian itu di luar wilayah Kecamatan tempat kedudukan (domisili) pemilik tanah. Pemilikan tanah secara absentee ini tidak diijinkan. Apabila telah terjadi peralihan hak yang mengakibatkan pemilikan tanah secara absentee, maka dalam waktu enam bulan tanah tersebut harus dialihkan kembali kepada orang yang berdomisili di Kecamatan letak tanah.
Pengecualian:
* apabila Kecamatan letak tanah tersebut berbatasan langsung dengan Kecamatan domisili pemilik tanah;
* pensiunan pegawai negeri.

>>> Redistribusi Tanah:

Redistribusi tanah merupakan salah satu kebijaksanaan Landreform. Obyek redistribusi tanah antara lain adalah tanah-tanah kelebihan maksimum, tanah-tanah bekas tanah partikelir, dan di beberapa tempat tanah Negara bebas yang telah digarap penduduk serta tidak diperlukan oleh Pemerintah untuk maksud atau tujuan tertentu. Penerima tanah obyek redistribusi adalah para penggarap yang diakui oleh masyarakat setempat.

>>> Konsolidasi Tanah:

Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan dan pemilikan tanah, dari yang semula bentuknya tidak teratur menjadi bentuk yang teratur, rapi, efisien, dan optimal. Obyek konsolidasi tanah ada dua macam, yaitu tanah pertanian dan tanah pemukiman perkotaan.

>>> Ijin Lokasi:

Ijin lokasi adalah ijin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai ijin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai Ijin Lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan.

Ijin lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan, dalam hal:
* tanahnya merupakan pemasukan (inbrenk) dari para pemegang saham;
* tanahnya merupakan tanah yang telah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan kegiatan perusahaan tersebut;
* tanahnya merupakan bagian tanah dalam Kawasan Industri;
* tanahnya berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan;
* tanahnya merupakan perluasan usaha yang sudah berjalan dan letaknya berbatasan dengan usaha yang bersangkutan;
* luasnya tidak lebih dari 25 Ha untuk usaha pertanian, atau tidak lebih dari 1 Ha untuk usaha non pertanian;
* tanahnya sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan.

Tanah yang dapat ditunjuk dalam Ijin Lokasi adalah tanah yang rencana penggunaannnya sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku.

Surat keputusan pemberian Ijin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikotamdya atau, untuk DKI Jakarta, oleh Gubernur Kepala DKI setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin oleh Bupati/Walikotamadya atau, untuk DKI Jakarta, oleh Gubernur Kepala DKI, atau oleh pejabat yang ditunjuk secara tetap olehnya.

Violin Playing 2

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Penatagunaan Tanah dan Pengaturan Penguasaan Tanah:

Penatagunaan Tanah:

UU No.5/1960 tentang Pokok-pokokAgraria
UU No.4/1982 tentang Ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup
PP No.36/1998 tentang Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
PP No.9/1987 tentang Penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman
PP No.23/1982 tentang Irigasi
Keppres No.32/1990 tentang Pengelolaan kawasan lindung
Keppres No.57/1989 tentang Tim koordinasi pengelolaan tata ruang Nasional
Peraturan MNA/KaBPN No.2/1999 tentang Ijin Lokasi

Pengaturan Penguasaan Tanah:

UU No.56/1960 tentang Penetapan luas tanah pertanian
PP No.224/1961 tentang Pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian
PP No.4/1977 tentang Pemilikan tanah secara guntai (absentee) bagi para pensiunan pegawai negeri
Keppres No.55/1980 tentang Organisasi dan tata kerja penyelenggara landreform
PMDN No.15/1974 tentang Pedoman tindak lanjut pelaksanaan landreform

More information? Please contact us!