Make your own free website on Tripod.com
tanahkoe.tripod.com
News and Events: Berita dan Peristiwa

Home

About Us
Land Topics Catalog Page: Halaman Katalog Topik Pertanahan
Land Titles and Ownerships: Hak atas Tanah dan Pemilikan Tanah
Land Use and Land Ownership Management: Pengaturan Penggunaan dan Penguasaan Tanah
Land Registration (Cadastre): Pendaftaran Tanah (Kadaster)
Pengukuran dan SU
Konversi dan SK Pemberian Hak
Peralihan Hak
Pembebanan Hak
SKPT
Land Surveying and Mapping: Pengukuran dan Pemetaan Tanah
Land Information Systems: Sistem Informasi Pertanahan
Special Page: Non Indonesian Citizen to Land
News and Events: Berita dan Peristiwa
Topik Baru dan Aktual: New and Actual Topics
Contact Us

Harpsicord, Spinning

Lintasan Berita dan Peristiwa Berkaitan dengan Pertanahan, baik di bidang: Hukum, Organisasi, Teknik, dan sebagainya.

Informasi Menarik:

Pemerintah Indonesia melalui BPN bekerjasama dengan Bank Dunia dan LASA Australia telah melaksanakan Proyek Administrasi Pertanahan (Ajudikasi) Fase I: 1994-2000.
Proyek ini mendaftar dan menerbitkan sertipikat tanda bukti hak atas tanah di daerah: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara dengan hasil:
1. Bidang tanah terdaftar = 1.247.473 bidang (sertipikat tanah).
2. Pemotretan Udara = 688.500 Ha.
3. Pemetaan Dasar = 231.000 Ha.
4. Perapatan Titik Kontrol = 8.814 titik.
5. Survei Kadaster = 1.479.322 bidang.
6. Pemetaan Indeks Grafis = 420.713 bidang.
7. Pembangunan gedung Kantor = 599.004 M2
>> (Sumber: Buletin BPN, Edisi 05 - Tahun VI - Agustus 2000)

Informasi Lainnya:

Baru terbit!!!
KEPPRES 60/2001 Tanggal 16 Mei 2001: Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen,

Pasal 44A
BPN terdiri dari:
Kepala
Sekretariat Utama
Deputi Bidang Pengkajian dan Hukum Pertanahan
Deputi Bidang Informasi Pertanahan
Deputi Bidang Tata Laksana Pertanahan
Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Inspektorat Utama
Catatan: Jabatan Wakil Kepala tidak ada lagi

Pasal 49A
Kepala BPN dijabat oleh Mendagri dan Otonomi Daerah

Green Growing Banner Flag

Agenda Highlights:

Undang Undang Pokok Agraria (UU No.5/1960) sedang dibahas perubahannya. RUU Revisi UUPA kini telah mencapai pembahasan pada tahapan antar departemen.

A bicycle; Actual size=130 pixels wide

Editor Pojok:

Baru terbit!!!
KEPPRES 62/2001 Tanggal 17 Mei 2001: Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND

Pasal 109 ayat(6):
Sebagian tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh BPN di daerah tetap dilaksanakan oleh Pemerintah (Pusat) sampai dengan ditetapkannya seluruh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.